Urusan Keluarga: Pertunangan, Perkawinan, Perceraian

• Jika alasannya dapat dibenarkan, Anda dapat memutuskan pertunangan tanpa menimbulkan kewajiban apa pun.
• Jika alasan tidak dapat dibenarkan, Anda harus membayar ganti rugi kepada pihak lain atas kerugian yang ditimbulkan.

(Penjelasan)
・Jika keadaan tidak memungkinkan pasangan menjalani kehidupan perkawinan yang harmonis di masa depan, dan alasan untuk memutuskan pertunangan dapat dibenarkan, maka pertunangan dapat diputuskan tanpa menimbulkan kewajiban apa pun.
・Misalnya, jika satu pihak berbohong kepada pihak lain tentang jumlah gaji, utang, atau hal penting lainnya dalam hidup mereka, maka alasannya untuk memutuskan pertunangan adalah sah.
・Jika suatu pertunangan diputus tanpa alasan yang dapat dibenarkan, tindakan itu dianggap melanggar janji, dan ganti rugi harus dibayar sebagai kompensasi.

00008

• Pendaftaran perkawinan harus diserahkan ke kantor pemerintah daerah di mana kedua warga asing tersebut tinggal.
• Formulir pendaftaran perkawinan harus diserahkan beserta dokumen yang menunjukkan bahwa keduanya memenuhi syarat untuk menikah berdasarkan hukum keluarga negara asal mereka (biasanya, sertifikat tidak ada halangan untuk menikah).
• Warga asing juga dapat mengajukan permohonan ke kedutaan atau konsulat negara asal mereka di Jepang untuk mendaftarkan perkawinan mereka sesuai dengan prosedur negara asal mereka.

(Penjelasan)
・Warga asing yang tinggal di Jepang dapat menikah di Jepang dengan menyerahkan formulir pendaftaran perkawinan dan dokumen yang menunjukkan bahwa keduanya memenuhi syarat untuk menikah berdasarkan hukum keluarga negara asal mereka (umumnya, sertifikat tidak ada halangan untuk menikah) ke meja pendaftaran keluarga.
・Karena warga asing tidak memiliki kewarganegaraan Jepang, mereka tidak memiliki kartu keluarga, sehingga pencatatan perkawinannya tidak akan menghasilkan pembuatan kartu keluarga.
・Bukti perkawinan dapat diberikan dengan surat penerimaan pendaftaran atau surat keterangan isi pendaftaran.
・Jika warga asing menyerahkan pendaftaran perkawinan ke kedutaan atau konsulat negara asal mereka di Jepang sesuai dengan prosedur di negara asal mereka, mereka tidak perlu menyerahkan pendaftaran di meja pendaftaran keluarga Jepang.

00022

• Pendaftaran perkawinan harus diserahkan ke kantor pemerintah daerah di mana warga negara Jepang tersebut tinggal atau di tempat domisili mereka terdaftar.
• Formulir pendaftaran perkawinan harus diserahkan beserta dokumen yang menunjukkan bahwa warga asing tersebut memenuhi syarat untuk menikah berdasarkan hukum keluarga negara asal mereka (biasanya, sertifikat tidak ada halangan untuk menikah).

(Penjelasan)
・Pendaftaran akan diterima oleh kantor pemerintah daerah dan dikirim ke pemerintah daerah tempat domisili terdaftar warga negara Jepang tersebut setelah diverifikasi bahwa warga negara Jepang tersebut memenuhi persyaratan untuk menikah di Jepang dan warga asing tersebut memenuhi persyaratan untuk menikah di negara asal mereka.
・Saat mengajukan pendaftaran perkawinan ke pemerintah daerah tempat tinggal warga negara Jepang, disarankan untuk melampirkan salinan atau kutipan dari kartu keluarga warga negara Jepang (atau keterangan semua atau sebagian dari informasi kartu keluarga, jika domisili terdaftar mereka telah terkomputerisasi).
・Untuk warga asing yang telah diberikan status pengungsi berdasarkan Undang-Undang Kontrol Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi, hukum Jepang, di mana mereka tinggal, akan dianggap sebagai hukum negara asal mereka.

00023

• Keluarga Anda mungkin dapat tinggal bersama Anda dengan status kependudukan “Tanggungan”.
• Untuk kunjungan jangka pendek, keluarga Anda mungkin dapat tinggal di Jepang dengan status “Pengunjung Sementara”.

(Penjelasan)
・Status kependudukan harus diajukan di kedutaan Jepang di negara asal pemohon.
・Namun, biasanya, tanggungan dan pengunjung sementara tidak diperbolehkan bekerja di Jepang.
・Jika warga asing telah tinggal di Jepang untuk jangka waktu yang lama dan telah diberikan status “Penduduk Tetap”, anggota keluarga mereka juga akan dapat tinggal secara permanen sebagai “Pasangan atau Anak dari Penduduk Tetap”.

02367

• Apabila dianggap bahwa, selain karena hidup terpisah dan atas pertimbangan yang menyeluruh dari faktor-faktor lain, putusnya hubungan pasangan dan perkawinan itu tidak lagi mempunyai dasar yang kuat dalam hubungan sosial, pasangan asing tersebut dapat kehilangan status kependudukannya sebagai “Pasangan atau Anak Warga Negara Jepang”.
• Jika pasangan asing ingin terus tinggal di Jepang setelah perkawinan kehilangan dasar substantif dalam hubungan sosial, mereka harus mengubah status kependudukan mereka dari “Pasangan atau Anak Warga Negara Jepang” ke status lain.

(Penjelasan)
・Seorang warga asing yang menikah secara resmi dengan warga negara Jepang diberikan status “Pasangan atau Anak Warga Negara Jepang”. Akan tetapi, dalam hal terjadi perceraian, atau jika dianggap putusnya hubungan suami-istri dan perkawinan itu tidak lagi mempunyai dasar yang kuat dalam hubungan sosial, dimungkinkan tidak diberikan perpanjangan masa tinggal atau bahwa status kependudukan akan dicabut.
・Apakah perkawinan telah kehilangan dasar yang kuat dalam hubungan sosial ditentukan tidak hanya atas dasar hidup terpisah, tetapi juga atas pertimbangan komprehensif faktor-faktor lain, seperti keadaan dan lamanya perpisahan, keberadaan dan tingkat kontak antara pasangan, dan pembagian biaya hidup (dengan kata lain, “perpisahan” tidak hanya dinilai berdasarkan fakta hidup terpisah, karena mungkin ada kasus di mana alasan yang masuk akal untuk hidup terpisah diakui, seperti tinggal jauh untuk bekerja).
・Dalam hal terjadi perceraian dari pasangan Jepang, atau jika dianggap bahwa hubungan pasangan telah putus dan bahwa perkawinan tidak lagi memiliki dasar yang kuat dalam hubungan sosial, ada kemungkinan bahwa warga asing tersebut akan kehilangan status kependudukannya sebagai “Pasangan atau Anak Warga Negara Jepang”. Oleh karena itu, jika pasangan asing tersebut ingin terus tinggal di Jepang setelah itu, mereka harus berganti ke status kependudukan lainnya (Penduduk Jangka Panjang, dsb.).
・Setelah warga asing kehilangan status kependudukannya, sangat sulit untuk mendapatkan status yang lain. Jika mereka ingin mengubah status kependudukannya ke status lain, mereka harus melakukannya saat mereka masih berstatus “Pasangan atau Anak Warga Negara Jepang”.
・Jika Anda khawatir tentang status kependudukan Anda, yang terbaik adalah berkonsultasi dengan pengacara atau spesialis lain dan menerima saran yang sesuai berdasarkan praktik Biro Imigrasi dan yurisprudensi pengadilan.

00398

• Ya.

(Penjelasan)
・Bahkan jika pasangan yang sudah menikah tinggal terpisah, mereka memiliki kewajiban bersama untuk saling mendukung sampai perceraian selesai.
・Biaya hidup bulanan dapat diklaim dengan alasan kewajiban memberikan nafkah, tergantung pendapatan dan jumlah tanggungan anak. Ini disebut sebagai biaya perkawinan.
・Jika pasangan tidak dapat mencapai kesepakatan tentang biaya perkawinan, permohonan untuk konsiliasi mengenai pembagian biaya perkawinan dapat diajukan di pengadilan keluarga untuk menyelesaikan masalah dengan hakim dan komisioner konsiliasi hubungan rumah tangga yang bertindak sebagai perantara.

02318

• Jika Anda merasa dalam bahaya, Anda harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan polisi atau pusat konseling dan dukungan kekerasan pasangan (ada berbagai nama seperti pusat perempuan dan pusat kesetaraan gender) untuk mendapatkan bantuan.
• Selanjutnya, disarankan agar Anda berkonsultasi dengan pengacara.

(Penjelasan)
・Kekerasan pasangan (kekerasan dalam rumah tangga) adalah pelanggaran berat hak asasi manusia yang termasuk perilaku kejahatan.
・Pusat konseling dan dukungan kekerasan pasangan memberikan konsultasi tentang pindah ke tempat penampungan sementara.
・Dalam beberapa kasus, dimungkinkan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengeluarkan perintah yang melarang pasangan mengikuti korban atau berkeliaran di dekat tempat tinggal atau tempat kerja mereka (perintah penahanan), perintah untuk mengusir pasangan sementara dari tempat tinggal (perintah pengusiran), perintah yang melarang pasangan untuk menghubungi anak-anak, perintah untuk melarang pasangan menghubungi kerabat, atau perintah untuk melarang pasangan melakukan panggilan telepon.
・Kekerasan juga dapat menjadi alasan perceraian dan tuntutan ganti rugi.
・Jika Anda telah menjadi sasaran kekerasan atau cedera oleh pasangan Anda, Anda dapat mengajukan pengaduan pidana.
・Houterasu (Lembaga Bantuan Hukum Jepang) menyediakan layanan konsultasi hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga mengenai pencegahan bahaya lebih lanjut, terlepas dari sumber keuangan mereka (bantuan konsultasi hukum untuk korban tindakan pelanggaran tertentu terhadap orang tersebut (artinya kekerasan dari pasangan, penguntitan dan penganiayaan anak)). Jika Anda ingin menggunakan layanan ini, silakan hubungi Layanan Informasi Multibahasa (0570-078377).

00030

• Jika pasangan melakukan pemukulan, Anda harus pergi ke rumah sakit dan mendapatkan surat keterangan dokter untuk cedera Anda.
• Jika Anda merasa hidup Anda dalam bahaya, jangan ragu untuk menelepon polisi.
• Anda juga dapat berkonsultasi dengan kantor pemerintah daerah setempat atau pusat konsultasi perempuan di daerah Anda, di mana ada orang yang menangani masalah perempuan (seperti konselor perempuan). Jika Anda ingin meninggalkan rumah, tanyakan kepada konselor perempuan apakah tersedia tempat penampungan sementara.
• Jika Anda akan bercerai dan tiba saatnya untuk memperbarui status kependudukan Anda selama prosedur konsiliasi perceraian, dsb., konsultasikan dengan Biro Imigrasi tentang fakta bahwa Anda sedang menjalani konsiliasi perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, surat keterangan medis dan riwayat konsultasi dengan konselor perempuan akan berguna.

03798

• Berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perintah penahanan yang melindungi anak-anak yang tinggal dengan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat diajukan bersamaan dengan perintah penahanan yang melindungi korban itu sendiri.
• Jika seorang anak telah mencapai usia dewasa, perintah penahanan dapat diajukan untuk melindungi kerabat korban.
• Dimungkinkan juga untuk mengajukan peringatan berdasarkan Undang-Undang Anti-Penguntitan atau permohonan untuk disposisi sementara berdasarkan Undang-Undang Pemulihan Sementara Perdata.

(Penjelasan)
・Nama resmi Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “Undang-undang tentang Pencegahan Kekerasan Pasangan dan Perlindungan Korban”.
・Nama resmi Undang-Undang Anti-Penguntitan adalah “Undang-undang tentang Larangan Perilaku Menguntit dan Membantu Korban”.
・Ketika anak di bawah umur dan korban tinggal bersama, untuk mencegah korban dipaksa mengunjungi pasangan yang melakukan kekerasan (pelaku kekerasan) akibat pelaku membawa pergi anak tersebut, korban dapat mengajukan perintah penahanan untuk melarang pelaku kekerasan berkeliaran di sekitar sekolah anak atau tempat tinggal biasa selama enam bulan.
・Jika anak berusia 15 tahun atau lebih, perintah penahanan menyangkut anak hanya dapat diajukan dengan persetujuan anak.
・Undang-undang Anti-Penguntitan melarang perilaku menguntit, seperti berulang kali mengikuti korban atau orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban untuk tujuan memuaskan perasaan cinta dan kasih sayang yang dinyatakan kepada korban, atau perasaan dendam yang dihasilkan dari perasaan tersebut menjadi tidak terpenuhi.
・Peringatan dapat dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Anti-Penguntitan dengan mengajukan pengaduan ke polisi.
・Jika penguntitan korban atau perilaku serupa terjadi, Komisi Keamanan Publik dapat mengeluarkan perintah yang melarang perilaku tersebut terhadap pihak lain setelah mengikuti prosedur tertentu. Dalam kasus yang mendesak, Komisi Keamanan Publik dapat mengeluarkan perintah larangan tanpa melalui prosedur ini.
・Disposisi sementara untuk perintah penahanan atau larangan kunjungan diajukan ke pengadilan berdasarkan Undang-Undang Pemulihan Sementara Perdata.
・Jika ada kebutuhan untuk menentukan prosedur mana yang paling tepat, dianjurkan untuk berkonsultasi dengan pengacara atau profesional lainnya.

02472

• Anda dapat menerima perlindungan di bawah Undang-Undang Pencegahan KDRT bahkan setelah perceraian, saat berada dalam perkawinan hukum biasa, atau setelah pemutusan perkawinan hukum biasa. Warga asing dan laki-laki juga berhak mendapatkan perlindungan.

(Penjelasan)
・Setelah perceraian, kekerasan lanjutan oleh mantan pasangan juga merupakan alasan untuk perlindungan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
・Berdasarkan undang-undang ini, istilah “pasangan” termasuk orang-orang yang tidak terdaftar sebagai menikah tetapi secara de facto menikah (suami atau istri secara umum), dan istilah “perceraian” termasuk perceraian de facto antara orang-orang yang tidak terdaftar sebagai menikah tetapi secara de facto menikah. Dengan demikian, mereka yang berada dalam perkawinan hukum adat (perkawinan de facto), atau mereka yang telah memutuskan hubungan tersebut masih dapat menerima perlindungan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
・Namun, jika kekerasan atau ancaman itu tidak terjadi selama perkawinan atau perkawinan menurut hukum adat, tetapi dimulai setelah perceraian atau bubarnya perkawinan hukum adat, Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak berlaku, dan harus digunakan Undang-Undang Anti-Penguntitan.
・Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berlaku tidak hanya untuk kekerasan oleh pasangan atau pasangan hukum adat, tetapi juga untuk kekerasan oleh pasangan yang tinggal atau pernah tinggal bersama korban.
・Undang-undang Pencegahan KDRT berlaku tanpa memandang jenis kelamin atau kebangsaan korban, sehingga laki-laki dan warga asing yang menjadi korban KDRT juga dapat memperoleh perlindungan. Mereka yang terlibat dalam perlindungan korban KDRT serta penyidikan dan persidangan harus menghormati hak asasi korban, terlepas dari kebangsaan mereka, dan mempertimbangkan keselamatan dan kerahasiaan mereka saat menjalankan tugasnya.

03136

• Jika perceraian dengan persetujuan bersama diizinkan di negara asal pasangan asing, perceraian juga akan disetujui di negara asal pasangan asing jika pendaftaran perceraian diajukan ke kantor pemerintah daerah terkait dan konsulat negara asal pasangan asing, dsb. di Jepang.
• Jika perceraian dengan persetujuan bersama tidak diizinkan di negara asal pasangan asing, maka perlu menggunakan proses pengadilan alih-alih perceraian dengan persetujuan bersama agar perceraian juga disetujui di negara asal pasangan asing.

(Penjelasan)
・Jika salah satu pasangan adalah warga negara Jepang yang berdomisili di Jepang, maka terlepas dari kewarganegaraan pasangan asing tersebut, hukum Jepang (KUHPerdata Jepang) akan berlaku untuk perceraian, dan perceraian dengan persetujuan bersama dapat dilakukan menggunakan prosedur Jepang.
・Namun, jika perceraian dengan persetujuan bersama tidak diizinkan di negara asal pasangan asing, situasi dapat muncul di mana, bahkan jika pendaftaran perceraian diajukan ke kantor pemerintah daerah di Jepang, perceraian tidak disetujui di negara asal pasangan meskipun disetujui di Jepang.
・Untuk menghindari hal ini, perceraian harus dilakukan melalui proses pengadilan daripada melalui perceraian dengan persetujuan bersama.
・Beberapa negara hanya mengizinkan perceraian yang diperoleh melalui gugatan perceraian (perceraian dengan adjudikasi). Namun, beberapa negara ini akan mengakui perceraian yang diperoleh melalui konsiliasi sebagai gugatan perceraian jika dokumen perceraian dengan konsiliasi menyatakan bahwa “konsiliasi ini memiliki kekuatan dan efek yang sama sebagai keputusan final dan mengikat sesuai dengan Pasal 268 Undang-undang Prosedur Kasus Hubungan Rumah Tangga Jepang”, jadi disarankan untuk memeriksa bagaimana hal ini ditangani di negara asal pasangan asing.
・Anda juga dapat menanyakan tentang sistem hukum di negara asing dengan menghubungi konsulat negara tersebut di Jepang.
・Untuk informasi lebih lanjut, silakan berkonsultasi dengan pengacara atau spesialis lainnya. Mungkin perlu berkonsultasi dengan pengacara, dsb. di negara asing terkait, jadi kami sarankan untuk bertanya kepada pengacara Anda, dsb. apakah ini akan diperlukan.

02567

• Anda dapat mengajukan permintaan ke kantor pemerintah daerah untuk tidak menerima pendaftaran perceraian.
• Namun, permintaan untuk tidak menerima pendaftaran perceraian tidak dapat dilakukan jika kedua belah pihak adalah warga asing.

(Penjelasan)
Permohonan tidak diterimanya pendaftaran adalah suatu sistem yang dibuat untuk mencegah pencatatan perkawinan yang salah, dsb., yang mulai berlaku pada saat pendaftaran, agar tidak diterima tanpa sepengetahuan pemohon dan dicatat secara tidak benar dalam kartu keluarga. Ini adalah opsi yang efektif jika ada risiko perceraian didaftarkan tanpa persetujuan salah satu pihak.

<<Garis Besar Prosedur>>
・Ini adalah permintaan pendahuluan kepada pimpinan pemerintah daerah di mana domisili terdaftar pemohon berada untuk tidak menerima pendaftaran kecuali dapat dipastikan bahwa pendaftaran tersebut dibuat oleh pemohon sendiri.
・Sistem ini dapat digunakan untuk pendaftaran pengakuan ayah, adopsi, mengakhiri adopsi, perkawinan, dan perceraian, yang mulai berlaku setelah pengajuan pendaftaran.
・Permintaan hanya dapat diajukan sehubungan dengan hal-hal di mana pemohon adalah subjek pendaftaran, seperti ayah dalam kasus pengakuan ayah, atau salah satu pihak dalam kasus perkawinan dan perceraian. Dimungkinkan juga untuk membuat permintaan yang menyebutkan pihak yang tidak boleh menerima pendaftaran.
・Permohonan dapat diajukan baik di kantor pemerintah daerah tempat domisili terdaftar pemohon berada, atau di kantor pemerintah daerah di mana tempat tinggal pemohon terdaftar.
・Jika ada petugas jaga malam yang hadir, petugas jaga mungkin bisa menerima permintaan Anda agar tidak menerima pendaftaran, bahkan jika itu di luar jam kerja kantor pemerintah daerah.
・Setelah permintaan dibuat, tidak ada batasan masa berlakunya. Sampai permintaan non-akseptasi ditarik, pendaftaran terkait tidak akan diterima.
・Bila pimpinan pemerintah daerah menolak pendaftaran perceraian, dll., yang diajukan tanpa sepengetahuan seseorang, mereka harus melaporkannya kepada orang yang mengajukan permintaan non-akseptasi.
・Untuk informasi lebih lanjut, silakan bertanya pada konter di kantor pemerintah daerah terkait.

<<Untuk warga asing>>
Karena tujuan dari sistem ini adalah untuk mencegah pencantuman kartu keluarga yang tidak sesuai dengan maksud pihak-pihak yang bersangkutan, maka tidak dapat digunakan dalam hal kedua belah pihak adalah warga asing, karena tidak ada kartu keluarga yang berlaku. Jika salah satu pihak adalah orang Jepang dan yang lainnya adalah warga asing, pihak Jepang akan memiliki kartu keluarga, sehingga baik orang Jepang atau warga asing tersebut dapat mengajukan permintaan non-akseptasi.

00035

• Jika hukum negara asal pasangan adalah sama, dan hukum negara tersebut mengizinkan perceraian dengan persetujuan bersama, maka perceraian dengan persetujuan bersama dapat diberikan. Jika pasangan tidak setuju untuk bercerai, atau jika perceraian dengan persetujuan bersama tidak diizinkan menurut hukum negara asal mereka, perceraian akan diperoleh melalui proses pengadilan.
• Ketika warga asing menjadi pihak dalam perceraian, mungkin ada masalah apakah pengadilan Jepang dapat digunakan atau tidak, tetapi jika kedua pasangan tinggal di Jepang, baik konsiliasi perceraian atau gugatan perceraian dapat diadakan di pengadilan Jepang (pengadilan keluarga).

(Penjelasan)
<<Perceraian dengan persetujuan bersama>>
・Dalam kasus berikut, jika kedua pasangan setuju untuk bercerai, perceraian yang dirundingkan dapat diberikan.
(1) Jika hukum negara asal pasangan adalah sama, dan hukum negara tersebut mengizinkan perceraian dengan persetujuan bersama (namun, dalam beberapa kasus perceraian dengan persetujuan bersama harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh negara asal pasangan dan bukan prosedur Jepang).
(2) Jika hukum negara asal masing-masing pasangan berbeda, tetapi kedua pasangan berdomisili di Jepang.

<<Perceraian melalui proses yudisial>>
・Jika pasangan tidak dapat mencapai kesepakatan tentang perceraian, maka proses pengadilan akan digunakan.
・Bahkan jika kedua pasangan setuju untuk bercerai, jika perceraian dengan persetujuan bersama tidak diizinkan menurut hukum negara asal mereka, perceraian harus dilakukan melalui proses pengadilan.
・Selanjutnya, bahkan dalam kasus di mana perceraian dengan persetujuan bersama di bawah hukum Jepang dimungkinkan, ada kasus di mana perceraian dengan persetujuan bersama tidak diakui di bawah hukum negara asal salah satu atau kedua pasangan, dan pasangan tersebut dapat dengan sengaja menggunakan proses pengadilan agar perceraian disetujui di negara asal mereka.
・Jika kedua pasangan berdomisili di Jepang, konsiliasi perceraian atau gugatan cerai dapat dilakukan di pengadilan Jepang (pengadilan keluarga). Sebelum mengajukan gugatan cerai, harus diadakan konsiliasi perceraian (Asas Konsiliasi Terlebih Dahulu), tetapi jika keadaan sedemikian rupa sehingga perceraian melalui konsiliasi tidak akan disetujui di negara asal pasangan, gugatan cerai dapat diajukan tanpa konsiliasi.
・Di antara negara-negara yang hanya mengizinkan perceraian yang diperoleh melalui gugatan cerai (perceraian dengan adjudikasi), ada beberapa yang akan mengakui perceraian yang diperoleh melalui konsiliasi sebagai gugatan cerai jika dokumen perceraian dengan konsiliasi menyatakan bahwa “konsiliasi ini mempunyai kekuatan dan akibat yang sama sebagai keputusan final dan mengikat sesuai dengan Pasal 268 Undang-Undang Prosedur Kasus Hubungan Rumah Tangga Jepang”. Karena itu, disarankan untuk memeriksa bagaimana hal ini ditangani di negara asal pasangan.
・Jika hukum negara asal pasangan itu sama, perceraian akan diadili sesuai dengan hukum negara asal tersebut dalam proses di depan pengadilan Jepang (pengadilan keluarga). Jika hukum negara asal pasangan berbeda, keputusan akan dibuat berdasarkan hukum Jepang (KUHPerdata Jepang), yang merupakan hukum tempat tinggal mereka.

<<Hal-hal yang perlu diperhatikan>>
・Bahkan warga asing harus menyerahkan formulir pendaftaran perceraian ke kantor pemerintah setempat setelah perceraian selesai.
・Bahkan meski perceraian dimungkinkan di Jepang, ada kasus di mana kepentingan terbaik para pihak untuk pergi ke pengadilan di negara asing yang relevan untuk menyelesaikan masalah lain yang terkait dengan perceraian, seperti tunjangan anak, kunjungan, dan pembagian harta.
・Untuk informasi lebih lanjut, silakan berkonsultasi dengan pengacara atau spesialis lainnya. Mungkin perlu berkonsultasi dengan pengacara, dsb. di negara asing terkait, jadi kami sarankan untuk bertanya kepada pengacara Anda, dsb. apakah ini akan diperlukan.

02375

• Ya, Anda bisa meminta pengacara menemani Anda.

(Penjelasan)
・Dalam konsiliasi hukum keluarga, karena sifat prosesnya, individu-individu yang terlibat, biasanya, diwajibkan untuk hadir. Namun, jika ada keadaan yang tidak dapat dihindari, dimungkinkan untuk meminta perwakilan menggantikan individu yang terlibat.
・Juga, dengan izin pengadilan, seseorang dapat muncul dengan asisten yang menemani individu tersebut dan memberikan dukungan kepada individu tersebut dalam membuat pernyataan.
・Jika diizinkan oleh pengadilan, siapa pun dapat bertindak sebagai perwakilan atau asisten, tetapi pengadilan dapat mencabut izin ini kapan saja.
・Pengacara dapat bertindak sebagai perwakilan atau asisten tanpa izin pengadilan.

00047

• Jika ada anak di bawah umur pada saat perceraian, otoritas orang tua harus diberikan kepada salah satu orang tua.

(Penjelasan)
Jika ada anak di bawah umur, otoritas orang tua ditentukan dengan cara berikut.
(1) Perceraian dengan persetujuan bersama
Salah satu orang tua diberikan otoritas orang tua dengan kesepakatan bersama, dan pendaftaran perceraian diajukan. Jika tidak ada keputusan yang dapat dibuat tentang otoritas orang tua, perceraian dengan persetujuan bersama tidak dapat diberikan. Jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, otoritas orang tua dapat ditentukan melalui konsiliasi di pengadilan keluarga, dengan hakim dan komisioner konsiliasi hubungan rumah tangga yang bertindak sebagai perantara.
(2) Perceraian melalui konsiliasi
Ketika konsiliasi perceraian dilakukan di pengadilan keluarga, otoritas orang tua akan ditentukan. Dalam menentukan otoritas orang tua, keinginan anak harus dipertimbangkan dengan mengingat usia dan tingkat perkembangannya, dan dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik pengadilan keluarga.
Konsiliasi adalah forum diskusi, sehingga ada kalanya tidak tercapai kesepakatan. Dalam kasus seperti itu, konsiliasi perceraian umumnya dihentikan karena tidak berhasil. Setelah konsiliasi perceraian dihentikan, para pihak dapat melanjutkan ke proses pengadilan perceraian di pengadilan keluarga.
(3) Perceraian dengan adjudikasi
Dalam perceraian melalui gugatan, otoritas orang tua ditentukan oleh pengadilan.
Jika seorang anak berusia 15 tahun atau lebih, pengadilan harus mendengarkan pendapat mereka tentang otoritas orang tua ketika ditentukan sebagai bagian dari kasus perceraian.

00088

• Dalam kasus di mana ayah atau ibu adalah orang Jepang dan seorang anak berkewarganegaraan Jepang, otoritas orang tua akan ditentukan sesuai dengan hukum Jepang (KUHPerdata Jepang).
• Berdasarkan hukum Jepang (KUHPerdata Jepang), ketika orang tua dengan anak kecil bercerai, otoritas orang tua harus diberikan kepada salah satu orang tua. Bahkan dalam hal perceraian dengan persetujuan bersama, pendaftaran perceraian tidak akan diterima kecuali orang dengan hak asuh orang tua disebutkan dalam pendaftaran perceraian.

(Penjelasan)
・Jika pasangan tidak dapat mencapai kesepakatan tentang perceraian dan otoritas orang tua, proses pengadilan akan digunakan. Jika pihak lain (pasangan lain) bertempat tinggal di Jepang, dimungkinkan untuk mengajukan konsiliasi perceraian di pengadilan Jepang (pengadilan keluarga).
・Ketika warga asing menjadi pihak dalam kasus ini, mungkin ada masalah tentang hukum negara mana yang akan digunakan sebagai dasar keputusan, tetapi jika ayah atau ibu adalah orang Jepang dan seorang anak berkewarganegaraan Jepang, otoritas orang tua akan ditentukan sesuai dengan hukum Jepang (KUHPerdata Jepang).
・Berdasarkan hukum negara Jepang (KUHPerdata Jepang), setelah perceraian, salah satu orang tua akan memiliki otoritas orang tua terhadap anak (otoritas orang tua tunggal). Tidak diperbolehkan kedua orang tua memiliki otoritas orang tua (otoritas orang tua bersama).
・Dalam memutuskan siapa yang akan memiliki otoritas orang tua, keputusan dibuat dari sudut pandang orang tua mana yang paling baik melayani kesejahteraan anak, dengan mempertimbangkan secara komprehensif keadaan orang tua, seperti kemampuan keuangan masing-masing orang tua, lingkungan tempat tinggal, fisik dan kesehatan jiwa dan budi pekerti, kasih sayang terhadap anak, kemampuan mengasuh anak, dan kelangsungan pengasuhan anak, serta keadaan anak, seperti usia anak, kondisi fisik dan mental, kelangsungan lingkungan tempat tinggal, dan keinginan anak.
・Jika diskusi mengenai otoritas orang tua tidak mencapai kesepakatan, metode penunjukan wali terpisah dari orang tua yang memegang otoritas dan meminta wali benar-benar merawat dan mendidik anak, dapat dipertimbangkan. Namun, di masa depan, mungkin ada perbedaan pendapat antara orang tua yang memegang otoritas dengan pihak wali mengenai pengasuhan anak dan hal-hal lain, dan komunikasi dengan pihak lain dapat menjadi beban mental yang besar, jadi harap buat keputusan Anda dengan pertimbangan cermat.
・Setelah perceraian, orang tua tetap menjadi orang tua dari seorang anak meskipun mereka tidak memperoleh otoritas orang tua. Kesepakatan yang jelas juga harus dibuat mengenai kunjungan dan pembayaran tunjangan anak.
・Untuk informasi lebih lanjut, silakan berkonsultasi dengan pengacara atau spesialis lainnya.

03800

• Penilaian yang komprehensif dibuat dari perspektif kesejahteraan anak, tetapi tidak ada standar yang jelas karena situasi sebenarnya dari hubungan orang tua-anak berbeda dalam setiap kasus.

(Penjelasan)
・Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika menunjuk orang tua yang memegang otoritas atau wali tidak ditentukan secara rinci dalam undang-undang. Dalam praktiknya, keputusan dibuat dari perspektif kesejahteraan anak.
・Khususnya, keadaan anak seperti usia, jenis kelamin, kondisi fisik dan mental, penyesuaian diri dengan situasi saat ini, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru, dan keinginan anak, serta keadaan orang tua, seperti kemampuan untuk merawat anak, tingkat kasih sayang terhadap anak, sarana keuangan, dan lingkungan tempat tinggal, dipertimbangkan dan dinilai secara komprehensif dari perspektif kesejahteraan anak.
・Kecenderungan berikut dapat diamati dari yurisprudensi pengadilan.
(1) Kesinambungan pengasuhan
(2) Prioritas diberikan kepada ibu jika anak masih bayi
(3) Menghormati keinginan anak jika anak sudah cukup besar untuk mengambil keputusan (umumnya berusia 15 tahun).
(4) Saudara kandung ditempatkan di bawah otoritas satu orang tua yang sama sebisa mungkin
(5) Bahkan jika salah satu pihak telah melakukan perilaku tercela, seperti perzinaan, mereka tidak secara otomatis dianggap tidak layak untuk mendapatkan otoritas orang tua.
・Konsultasikan dengan pengacara untuk perincian lebih lanjut.

04374

• Jika penyebab utama perceraian adalah perilaku bersalah pihak lain, dimungkinkan untuk meminta ganti rugi untuk perceraian itu sendiri.

(Penjelasan)
・Dalam hal ini, perilaku tercela mengacu pada perilaku yang melanggar kewajiban perkawinan, seperti perzinaan, penganiayaan fisik atau psikologis, atau penelantaran jahat (tidak membayar biaya hidup, dsb.).
・Bahkan jika ada perilaku tercela dari pihak lain, jika tingkat perilaku tersebut kecil, ada kemungkinan bahwa permintaan ganti rugi tidak akan dikabulkan.
・Jika terdapat perilaku tercela dari kedua belah pihak, ini harus dibandingkan, dan pihak yang perilaku tercelanya lebih banyak harus membayar ganti rugi kepada yang lain.
・Jika penyebab perceraian hanyalah perbedaan yang tidak dapat didamaikan, atau jika pihak lain tidak dianggap terlibat dalam perilaku tercela, atau jika kedua belah pihak telah terlibat dalam perilaku tercela pada tingkat yang sama, ganti rugi untuk perceraian umumnya tidak diberikan.
・Konsultasikan dengan pengacara untuk perincian lebih lanjut.

00067

• Dalam kasus-kasus berikut, ganti rugi dapat dituntut secara bersama-sama dari pasangan dan pasangan selingkuh.

1. Jika pasangan secara sengaja melakukan hubungan fisik dengan orang lain padahal mengetahui bahwa orang yang bersangkutan memiliki pasangan.
2. Jika pasangan secara tidak sengaja memiliki hubungan fisik dengan orang lain meskipun, jika mereka berhati-hati, mereka dapat mengetahui bahwa orang tersebut memiliki pasangan.

(Penjelasan)
・Yurisprudensi pengadilan memungkinkan ganti rugi diklaim dari pasangan perselingkuhan. Namun, jika pasangan selingkuh tidak mengetahui bahwa pasangannya telah menikah dan tidak lalai karena tidak mengetahuinya, mereka tidak bertanggung jawab atas kerugian.
・Secara umum, jika perkawinan sudah putus pada saat perzinaan, ganti rugi tidak akan diberikan. Jika pasangan itu belum bercerai bahkan setelah perselingkuhan ditemukan, dapat ditentukan bahwa perkawinan itu tidak putus dan tidak ada kerusakan yang berarti.
・Untuk keterangan lebih lanjut mengenai bukti seperti apa yang diperlukan terkait perbuatan zina dan kesadaran pasangan selingkuh, disarankan untuk berkonsultasi dengan pengacara.

00071

• Jika ada kesepakatan di antara para pihak atau jika keputusan telah dikeluarkan, dimungkinkan untuk mengajukan klaim atas dasar itu, tetapi sebaliknya tidak mungkin untuk mengajukan klaim biaya hidup terhadap mantan pasangan setelah perceraian.

(Penjelasan)
・Jika ada anak yang membutuhkan dukungan, kedua orang tua berkewajiban untuk berbagi biaya pengasuhan anak bahkan setelah perceraian, dan orang tua yang membesarkan anak dapat meminta tunjangan anak dari orang tua lainnya.
・Sebaliknya, karena kewajiban nafkah antara pasangan berhenti pada perceraian, biaya hidup pribadi tidak dapat dituntut dari mantan pasangan.
・Pada saat perceraian, masalah keuangan antara pasangan biasanya diselesaikan melalui pembagian harta, ganti rugi, dan pembagian pensiun. Secara khusus, ketika memutuskan pembagian harta, jumlah uang dapat disesuaikan untuk mencerminkan biaya hidup setelah perceraian, tetapi ini tidak dianggap sebagai tujuan utama dari pembagian harta. Oleh karena itu, bahkan jika suatu tuntutan diajukan di pengadilan, hal itu sering tidak dipertimbangkan kecuali ada keadaan khusus, seperti lamanya perkawinan, apakah salah satu pihak bersalah atas perceraian itu atau tidak, tingkat kesalahannya, jumlah kesalahannya. pendapatan kedua belah pihak, dan apakah salah satu pihak menderita penyakit atau cacat atau tidak. Oleh karena itu, pada kenyataannya akan sulit untuk menerima biaya hidup dari pihak lain kecuali mereka menyetujuinya.

00073

• Ganti kerugian untuk perceraian dapat diklaim dalam waktu tiga tahun sejak perceraian diselesaikan.

(Penjelasan)
・Dalam kasus perceraian, ganti rugi dibayarkan sebagai ganti rugi atas tekanan emosional yang timbul akibat dipaksa untuk bercerai karena alasan yang menjadi tanggung jawab pihak lain (seperti perzinaan). Hak untuk menuntut pembayaran ganti rugi semacam itu secara hukum dianggap sebagai “hak untuk menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum”.
・Pada prinsipnya, hak menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum akan tidak berlaku setelah tiga tahun sejak korban atau kuasa hukumnya mengetahui kerugian dan pelaku.
・Berkenaan dengan ganti rugi perceraian, dianggap bahwa “kerugian dan pelakunya diketahui” pada saat perceraian diselesaikan.
・Selain itu, hak untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan-perbuatan tercela secara individu selama perkawinan akan tidak berlaku setelah tiga tahun sejak perbuatan tercela itu. Namun, jika kehidupan atau kesejahteraan fisik korban dirusak oleh perilaku tercela pihak lain, seperti cedera yang disebabkan oleh kekerasan dari mantan pasangan selama perkawinan, ganti rugi dapat dituntut dalam waktu lima tahun sejak perbuatan tersebut.
・Konsultasikan dengan pengacara untuk perincian lebih lanjut.

[Revisi KUHPerdata (UU Kewajiban)]
・Penjelasan di atas didasarkan pada ketentuan revisi KUHPerdata yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020.
・Harap dicatat bahwa ketentuan sebelum revisi mungkin berlaku dalam kasus-kasus di mana perbuatan melawan hukum dilakukan sebelum tanggal pemberlakuan.

00069

• Pembagian harta dalam hal perceraian umumnya mengacu pada likuidasi dari sudut pandang yang adil dari harta yang telah dikumpulkan oleh pasangan melalui kerja sama selama perkawinan mereka.

(Penjelasan)
・Jika pasangan suami istri telah mengumpulkan harta bersama selama perkawinan, mereka dapat menuntut bagian harta bahkan jika harta itu dipegang atas nama salah satu pihak atau pihak lain.
・Harta yang tidak ada hubungannya dengan kerja sama pasangan (harta terpisah), seperti harta warisan atau harta yang sudah dimiliki pada saat perkawinan, tidak dikenakan pembagian harta.
・Jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan tentang pembagian harta, permohonan konsiliasi di pengadilan keluarga dapat diajukan untuk menyelesaikan masalah dengan hakim dan komisioner konsiliasi hubungan rumah tangga yang bertindak sebagai perantara.
・Jika pasangan belum bercerai, biasanya gugatan pembagian harta diajukan selama konsiliasi perceraian. Jika konsiliasi tidak menghasilkan penyelesaian, adalah umum untuk mengajukan gugatan cerai dan mengajukan klaim sebagai bagian dari gugatan itu, daripada mendapatkan keputusan tentang pembagian harta semata.
・Ganti rugi dan biaya perkawinan yang belum dibayar dapat diperhitungkan untuk kepentingan pembagian harta.
・Berdasarkan KUHPerdata, gugatan pembagian harta tidak dapat dilakukan setelah dua tahun berlalu sejak perceraian.

00072

• Bahkan setelah perceraian, Anda dapat mengajukan klaim untuk pembagian harta dalam jangka waktu tertentu.

(Penjelasan)
・Tuntutan untuk pembagian harta tidak dapat dilakukan setelah dua tahun sejak perceraian.
・Jika pihak lain tidak menyetujui pembayaran pembagian harta, dapat diajukan permohonan konsiliasi di pengadilan keluarga untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan hakim dan komisioner konsiliasi hubungan rumah tangga yang bertindak sebagai perantara.
・Bahkan jika dua tahun telah berlalu sejak perceraian, masih dimungkinkan untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain di luar pengadilan untuk pembayaran pembagian harta. Namun, mengingat bahwa prosedur pengadilan keluarga tidak akan tersedia lagi, jika pihak lain menolak untuk berunding, tidak mungkin untuk menerima harta apa pun.
・Jika menuntut ganti rugi perceraian secara terpisah dari pembagian harta, sebagai aturan umum, ganti rugi dapat dituntut sampai tiga tahun setelah perceraian.
・Untuk kasus tertentu, kami menyarankan Anda berkonsultasi dengan pengacara.

00074

• Tanggung jawab sebagai penjamin tetap ada bahkan setelah perceraian.

(Penjelasan)
・Penjamin bertanggung jawab untuk memenuhi utang (membayar kembali utang) atas nama debitur utama (yaitu, orang yang meminjam uang) ketika debitur utama gagal memenuhi utang (tidak mengembalikan uang pinjaman) kepada kreditor (pemberi pinjaman uang). Tanggung jawab ini didasarkan pada kontrak jaminan antara penjamin dan kreditor.
・Bahkan jika menikah, setiap anggota pasangan adalah orang yang terpisah dan secara sah dapat membuat kontrak secara mandiri, dengan masing-masing memikul tanggung jawab terpisah berdasarkan kontrak tersebut.
・Oleh karena itu, tidak mungkin menghindari tanggung jawab sebagai penjamin hanya dengan menceraikan pasangan yang merupakan debitur utama.
・Jika salah satu pihak ingin berhenti menjadi penjamin, mereka harus bernegosiasi dengan kreditor untuk membatalkan kontrak jaminan. Dalam kasus seperti itu, mereka dapat diminta untuk bernegosiasi dengan debitur utama dan menyediakan penjamin pengganti, atau untuk menjaminkan real estat (tanah atau bangunan) sebagai jaminan.
・Konsultasikan dengan pengacara untuk perincian lebih lanjut.

02187

• Pensiun karyawan (pensiun kesejahteraan, pensiun bantuan bersama, dll.) tunduk pada sistem pembagian pensiun.

(Penjelasan)
・Dalam hal terjadi perceraian, pensiun karyawan (pensiun kesejahteraan, pensiun bantuan bersama, dsb.) dapat dikenakan klaim untuk pembagian pensiun (pembagian catatan pensiun untuk masa perkawinan). Program Pensiun Nasional (porsi pensiun dasar) tidak dikenakan pembagian pensiun.
・Jika pasangan bercerai pada atau setelah 1 Mei 2008, catatan pensiun untuk masa perkawinan pada atau setelah 1 April 2008, di mana salah satu pasangan diasuransikan dalam Kategori III, dapat dibagi hanya atas permintaan satu pasangan (pembagian Kategori III). Semua catatan pensiun lainnya akan dibagi dengan kesepakatan antara pasangan (dibagi dengan persetujuan bersama). Jika pasangan mengalami kesulitan dalam merundingkan kesepakatan, mereka dapat menggunakan proses konsiliasi di pengadilan keluarga.
・Jika salah satu pihak sudah mulai menerima tunjangan pensiun pada saat perceraian, tidak mungkin untuk membagi pensiun yang telah mereka terima (dalam bentuk tunai atau tabungan). Namun, dimungkinkan untuk meminta pembagian harta secara terpisah dari sistem pembagian pensiun.
・Untuk informasi lebih lanjut, disarankan untuk berkonsultasi dengan Dinas Pensiun Jepang, asosiasi bantuan bersama masing-masing, Perusahaan Promosi dan Bantuan Bersama untuk Sekolah Swasta Jepang (Divisi Bantuan Bersama), atau spesialis seperti pengacara.

00111